Menyoal BLT

Menyambung tulisan saya kemarin mengenai Bantuan Langsung Tunai, saya begitu percaya kalau bantuan cash pemerintah untuk masyarakat ini merupakan sebuah panic action, berbau politis dan kesan tak mau repot dari pemerintah sekaligus. Kenaikan harga minyak akan menjadi guncangan yang cukup kuat bagi sendi-sendi perekonomian Indonesia, pemerintah dengan berbagai upaya mencoba meredam dampaknya dan mempunyai itikat baik dengan melindungi golongan-golongan yang di asumsikan akan menerima beban kenaikan BBM ini dengan sangat payah yaitu rakyat miskin. Dalam asumsinya pemerintah menganalogikan upaya perlindungan dan peredaman kontraksi ini dengan seperti halnya meredakan panas anak karena demam langkah yang diyakini pemerintah bahwa seorang ibu akan melakukan apa saja untuk meredakan panas anak ini menjadi filosofi pemerintah dalam meredakan efek yang ditanggung rakyat miskin. Secara psikologis langkah ini merupakan langkah kepanikan yang dilakukan untuk sementara yang sebenarnya kurang efektif, ini tercermin dari jangka waktu pemberian BLT ini yang direncanakan selama 7 bulan, ini mencerminkan pemberian BLT merupakan kebijakan yang diambil pemerintah dalam kondisi panik.

Selanjutnya pemberian uang secara cuma-cuma (tentunya yang memenuhi kriteria miskin walaupun miskin menurut data tahun 2005) ini juga terlihat cukup polotis, uang cash ini semacam uang penghibur bagi rakyat agar rakyat tidak murka dan citra pemerintah tetap baik walaupun mencitrakan baik pada beberapa aspek baik dan diperlukan. Yang saya kawatirkan BLT ini dianggap sebagai money politic yang secara signifikan dapat mempengaruhi pertimbangan pemilih tahun 2009 mendatang. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah tidak lillahi taala(iklas) mengambil kebijakan menaikkan harga minyak karena memang dalam segala aspek pertimbangan merupakan policy yang berpihak pada rakyat yang di perlihatkan melalui pemberian uang cash pada rakyat.

Ada banyak upaya yang bisa dilakukan sebenarnya dalam redistribusi dana pemotongan subsidi ini. BLt seperti apa yang saya ungkapkan tersebut merupakan langkah praktis dan tidak merepotkan, walaupun sebenarnya menurut saya kenaikan BBM sendiri merupakan upaya yang bersifat praktis dan tidak merepotkan namun dari segi aspek kepatutan merupakan langkah yang tepat menurut saya. Kalu pemerintah memang benar-benar pemerintah ingin keluar dari masalah energi ini sebenarnya harus punya komitmen dan konsisteni yang kuat untuk memangkas penggunaan BBM ini yang bersifat tidak produktif dan digunakan sebagai gaya hidup mewah, pemerintah harusnya berani membuat suatu aturan yang membatasi penggunaan mobil dan mengurangi jumlah mobil sekaligus ada banyak cara seperti pengenaan pajak kendaraaan yang tinggi, dan BBM yang dinikmati oleh mobil-mobil pribadi ini dengan harga yang cukup tinngi kalo perlu cabut semua subsidi BBM (harga BBM yang telah dinaikkan ini merupakan BBM yang masih mendapat subsidi). dengan kompensasi subsidi untuk BBM yang digunakan oleh transportasi umum yang dinikmati oleh rakyat golongan menengah kebawah, selain itu intervensi juaga harga komoditas pangan yang menyangkut hidup orang banyak ini. Tapi tampaknya pemerintah tak mau repot dengan upaya yang sebenarnya tidak cukup rumit ini. Pemerintah lebih suka memilih opsi menaikkan harga minyak, dan uang penghematannya diberikan pada rakyat terserah digunakan untuk apa dan membiarkan harga-harga naik mengikuti mekanisme pasar dan saya percaya pada akhirnya BLT tidak akan berarti apa-apa.